Perbedaan antara CPNS dan PNS

Sampai detik ini, banyak sekali anggapan yang saya rasa kurang tepat beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah anggapan bahwa CPNS dan PNS itu sama. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa setelah seseorang lulus ujian seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan otomatis langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Faktanya, Calon Pegawai Negeri Sipil atau sering disingkat CPNS dan Pegawai Negeri Sipil atau lebih kenal dengan PNS adalah dua hal yang berbeda.

Menurut pasal 16, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan bahwa yang dimaksud Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan  telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut PP Nomor 98 Tahun 2000 Pasal 14 adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, setelah memenuhi persyaratan : (1). setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik; (2). telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani; (3). lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Berdasarkan definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang CPNS belum tentu bisa menjadi PNS, tetapi seorang PNS umumnya pernah menjadi CPNS. Hal ini dikarenakan untuk menjadi PNS harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di atas. Perbedaan status serta definisi antara CPNS dan PNS tersebut berpengaruh pula terhadap hak dan beberapa urusan yang bersifat administratif.
Berikut adalah ulasan perbedaannya :

1.      GAJI POKOK

Gaji Pokok seorang CPNS adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu. Hal tersebut diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yaitu Pasal 5 ayat 1. Sedangkan untuk PNS gaji pokoknya sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Misalkan di sebuah instansi pemerintahan terdapat dua orang pegawai Golongan/Ruang = III/a dengan masa kerja yang sama yaitu 1,5 tahun, tetapi yang satu berstatus sebagai PNS dan yang satunya masih CPNS. Jika mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2015 maka CPNS tersebut mendapatkan gaji 80% x Gaji Pokok = 80% x 2.456.700 = 1.965.360. Sedangkan pegawai satunya karena sudah berstatus sebagai PNS maka dia mendapatkan gaji pokok utuh (100%) sebesar 2.456.700.

2.      IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Surat Keputusan Izin Belajar hanya bisa diberikan kepada PNS, tidak kepada CPNS. Hal tersebut tertuang dalam Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009, dan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, yang salah satu poinnya mensyaratkan pemohon wajib memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS. Jadi selama masih berstatus sebagai CPNS dilarang untuk studi lanjut walaupun dengan biaya sendiri.

Secara garis besar, semua ijazah/diploma/STTB dari studi lanjut yang didapat setelah TMT CPNS harus mengantongi Surat Izin Belajar dari Pejabat/Atasan yang berwenang. Berbeda halnya jika ijazah/diploma/STTB tersebut didapat sebelum TMT CPNS.

Misalnya, Anton sedang menempuh kuliah S2 di salah satu perguruan tinggi. Pada bulan Juli, Anton mencoba ikut mendaftar seleksi CPNS dengan ijazah S1 yang dimilikinya, ternyata Anton lulus seleksi CPNS. Pada bulan yang sama, Anton juga sudah menyelesaikan kuliahnya dan wisuda dengan tanggal 25 Juli pada ijazahnya. Ternyata TMT SK CPNS Anton per 01 Agustus. Pada kasus di atas, Anton tidak perlu membuat Surat Izin Belajar karena Anton menyelesaikan studi sebelum TMT CPNS nya. Untuk ujian kenaikan pangkat dan jabatan penyesuaian ijazah S2 nya, Anton hanya perlu meminta surat keterangan dari Perguruan Tinggi dimana dia melakukan studi.

Kenapa PNS harus memiliki Surat Izin Belajar/Tugas Belajar saat hendak melanjutkan studi?
Karena untuk mengikuti kenaikan pangkat dan jabatan melalui ujian penyesuaian ijazah, salah satu persyaratannya mengharuskan untuk melampirkan sepucuk SK Izin Belajar. Kawan-kawan pasti tidak mau, ijazah/STTB yang didapat dari studi lanjut yang penuh dengan pengorbanan uang, waktu, dan tenaga, ternyata tidak dapat digunakan untuk menunjang kenaikan pangkat dan jabatan karena terkendala tidak adanya Surat Izin Belajar.

Baca juga: Perbedaan Penting antara Penilik dan Pengawas Sekolah

3.      SYARAT PENGANGKATAN

Pengangkatan CPNS diatur dalam PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002, khususnya pasal 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi untuk bisa diangkat menjadi CPNS, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar. Setelah pelamar memenuhi persyaratan administrasi, selanjutnya pelamar harus mengikuti ujian materi, meliputi : Tes Kompetensi & Psikotes. Peserta yang lolos ujian penyaringan akan diberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) dan ditetapkan menjadi CPNS dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Sedangkan untuk pengangkatan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sama, pasal 14, 15, dan 16. Calon Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada pasal 14, PP Nomor 98 Tahun 2000 akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sesuai golongannya.

Baca juga : Antara CPNS atau Program SM3T

4.      PEMBERHENTIAN

Meskipun saat ini telah terdapat PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengikat baik PNS maupun CPNS, tetapi terdapat perbedaan dalam hal pemberhentian keduanya. Untuk pemberhentian CPNS mengacu pada pasal 18, PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Terdapat 10 poin yang dapat menyebabkan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan, yaitu : (1). mengajukan permohonan berhenti; (2). tidak memenuhi syarat kesehatan; (3). tidak lulus DIKLAT prajabatan; (4). tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; (5). menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan; (6). dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; (7). pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; (8). dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; (9). menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; (10). satu bulan setelah diterimanya SK sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Jadi seorang Calon Pegawai Negeri Sipil akan diberhentikan apabila melanggar salah satu dari 10 poin di atas, termasuk melanggar poin ke-6 yaitu dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Hal tersebut akan berbeda jika yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang adalah seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7, jenis hukuman disiplin sedang bagi PNS terdiri dari : (1). penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (2). penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; (3). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Pemberhentian PNS adalah salah satu jenis hukuman disiplin berat, dan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif.

Begitulah ulasan singkat dari saya mengenai Beda CPNS dan PNS di Indonesia. Semoga Informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan.

Salam Guru Pantura.

Ditulis oleh : Abdul Wahab

Tweet